🐉 Pmk 244 Pmk 03 2008

PMKNomor 18/PMK.010/2015 Tanggal 02 Pebruari 2015 Tentang Kriteria Jasa Boga atau Jasa Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN . PMK No.244/PMK.3/2008 Pasal 1 ayat 2 huruf aa disebutkan bahwa Jasa Boga atau Katering adalah termasuk dalam jenis jasa lain yang kenakan PPh Pasal 23. 3. Bendahara mempunyai kewajiban SesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-141/PMK.03/2015 tentang JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu di PMK-244 PresentationTranscript. Slide 8PPhPasal 22 dan 23 DwiMartani Slide by : Jayu Pramudya DepartemenAkuntansi FEUI. 1. 2. PPh 22 PPh 23 Sistematika. PPhPasal 22 LandasanHukum: Pasal22 UU PPh PMK No. 154/ PMK.03/ 2010 PMK No. 253/ PMK.03/ 2008. nomor244/pmk.03/2008 . tentang. jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. menteri keuangan, Ortax› Forums › PPh Pemotongan/Pemungutan › PMK NO 244/PMK.03/2008. Hi, teman - teman, saya bingung nih, di dalapm PMK no 244, disebutkan : "Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 PelabuhanIndonesia I Medan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan menganalisis dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. jasa konsultasi, jasa lain menurut PMK-244/PMK.03/2008. Dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 harus sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak agar sejalan dengan undang-undang pajak 54PMK 244.PMK.03.2008 Jenis Jasa Lain PPh Pasal 262.PMK.03.2010 Honor PNS III A & IV A 2011.doc 56.PMK 262-PMK.03-2010 Honor PNS III A 5 %, IV A 15 % 2011.doc 57.PMK 563.PMK.03.2003 Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Memungut PPN.doc DalamPasal 3 PMK-255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa : "Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang PeraturanMenteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 VpllzEK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/ Kategori PPh Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman Dan/Atau Pembiayaan Yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 31 Des 2008 Read Later PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 251/ ATAS JASA KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHAYANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAANYANG TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat 4 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893 Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHASILAN ATAS JASA KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 1 1 Atas penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2 Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. 3 Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan; badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT Persero Permodalan Nasional Madani. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik di JakartaPada tanggal 31 Desember 2008MENTERI KEUANGAN, MULYANI INDRAWATI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/ 9 Des 2015 1410Oktalista Putridibaca 5798 kaliPeraturan Pajak - PPh 23PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/ TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dua persen dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud; bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1Huruf c Angka 2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893 Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008. Pasal 1 1 Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dua persen dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 2 Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Jasa penilai appraisal; Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa perancang design; Jasa pengeboran drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap BUT; Jasa penunjang di bidang penambangan migas; Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja outsourcing services Jasa perantara dan/atau keagenan; Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; Jasa pengisian suara dubbing dan/atau sulih suara; Jasa mixing film; Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa pengepakan; Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; Jasa pembasmian hama; Jasa kebersihan atau cleaning service; Jasa catering atau tata boga. 3 Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100% seratus persen daripada tariff sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 2 1 Jasa penunjang di bidang penambangan migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf f adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa Jasa penyemenan dasar primary cementing yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur; Jasa penyemenan perbaikan remedial cementing, yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; Penutupan sumur. Jasa pengontrolan pasir sand control, yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangakaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; Jasa pengasaman matrix acidizing, yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; Jasa peretakan hidrolika hydraulic, yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; Jasa nitrogen dan gulungan pipa nitrogen dan coil tubing, yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur; Jasa uji kandung lapisan drill steam testing, penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; Jasa reparasi pompa reda reda repair; Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; Jasa penggantian peralatan/material; Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur; Jasa mud engineering; Jasa well logging & perforating; Jasa stimulasi dan secondary decovery; Jasa well testing & wire line service; Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; Jasa lainnya yang sejenis di bidang pegeboran migas. 2 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf g adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa Jasa pengeboran; Jasa penebasan; Jasa pengupasan dan pengeboran; Jasa penambangan; Jasa pengangkutan/system transportasi, kecuali jasa angkutan umum; Jasa pengolahan bahan galian; Jasa reklamasi tambang; Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah; Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. 3 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf h adalah berupa Bidang aeronautika, termasuk Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; Jasa penggunaan jembatan pintu avio bridge; Jasa pelayanan penerbangan; Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara didarat; Jasa penunjang lain di bidang aeronautika. b. Bidang non-aeronautika, termasuk Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. 4 Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa disubkontrakkan, yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. 5 Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 huruf v adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelengaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI Selengkapnya DOWNLOAD DISINI Contoh Penghitungan KLIK DISINI ARTIKEL TERKAIT ARTIKEL TERPOPULER ARTIKEL ARSIP ARTIKEL TERBARU Langkah Pelaporan Realisasi Fasilitas PMK Nomor 44/PMK 03/2020Login ke alamat resmi login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19. - PadaselengkapnyaPajak E-Commerce PMK No 210/ ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut ARTIKEL TAGS Klinik Pajak. All Rights Reserved © 2015 DEPARTAMENTO DE JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO DECRETO 244 La Plata, 8 de febrero de 2008. VISTO el expediente Nº 2100-30691/08, del registro de la Secretaría General de la Gobernación, por el que tramita un proyecto de decreto propiciando el otorgamiento de una bonificación al personal de los Centros de Cómputos no comprendido en los alcances de los artículos 6º del Decreto Nº y 5º del Decreto Nº y CONSIDERANDO Que dicho otorgamiento ha sido acordado con los representantes sindicales de los trabajadores estatales en el ámbito de las negociaciones colectivas establecidas por la Ley Nº según surge de las Actas de los días 13 y 20 de diciembre de 2007, correspondiendo por ende dictar el pertinente acto administrativo, a tenor de lo dispuesto por el artículo 16 de la citada Ley; Que constituye una premisa de la política delineada por la actual gestión, la de jerarquizar las áreas de informática de la Administración Pública; Que en orden a los considerandos anteriores, cabe señalar que en las negociaciones paritarias las partes acordaron en resaltar la significativa importancia que reviste la definición de políticas informáticas en el ámbito de la Administración Pública Provincial, a cuyos efectos han previsto un término de ciento ochenta 180 días para avanzar en su definición; Que han tomado la intervención propia de sus respectivas competencias la Asesoría General de Gobierno, la Dirección Provincial de Economía Laboral del Sector Público, la Dirección Provincial de Presupuesto y la Dirección Provincial de Personal de la Provincia; Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA ARTICULO 1º Establecer, a partir del 1º de enero de 2008 inclusive, para los agentes de los Centros de Cómputos comprendidos en el Decreto Nº y sus modificatorios, Decretos Nº y Nº que no fueron alcanzados por las disposiciones del artículo 6º del Decreto Nº ni del artículo 5º del Decreto Nº una bonificación sujeta a aportes previsionales y asistenciales, equivalente al sesenta por ciento 60% del sueldo básico que perciban, la que será liquidada de acuerdo a la propia categoría de revista o, en su caso, sobre la base del cargo de categoría superior que se hallaren desempeñando en forma interina y por el cual percibieren la diferencia salarial respectiva, en los términos del artículo 25, inciso e de la Ley Nº Decreto Nº y su Decreto Reglamentario Nº ARTICULO 2º Disponer que la Subsecretaría de Modernización del Estado, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, elevará al Poder Ejecutivo, con carácter de recomendación, una reseña programática con el conjunto de medidas que entienda pertinente adoptar en materia de política informática en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Dicha reseña será elevada al Poder Ejecutivo -previa participación en su elaboración de los gremios que representen mayoritariamente a los trabajadores estatales de los Centros de Cómputos-, en el término de hasta ciento ochenta 180 días hábiles contados a partir del 1º de enero de 2008. La reseña abarcará al menos los siguientes aspectos 1. Objetivos que se persiguen; 2. Diseño institucional; 3. Necesidades de equipamiento y de capacidades técnico profesionales en materia de personal; 4. Etapas de implementación, con indicación de su extensión temporal y de sus costos asociados, acompañadas de informe emitido por la Dirección Provincial de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, por el cual se indique si las mismas cuentan con la debida cobertura presupuestaria, tanto en el Presupuesto General del Ejercicio 2008 -Ley Nº cuanto en el indicativo plurianual a que se refiere la Ley Nº 13295. ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Economía y de Trabajo. ARTICULO 4º Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. Alberto Pérez Daniel O. Scioli Ministro de Jefatura Gobernador de Gabinete y Gobierno Rafael Perelmiter Oscar A. Cuartango Ministro de Economía Ministro de Trabajo

pmk 244 pmk 03 2008